Komhukum
(Jakarta) - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menemukan empat modus
baru yang terjadi dalam pemberian tunjangan profesi pendidikan (TPP)
pada guru-guru di seluruh Indonesia.
Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listyorini mengatakan bahwa empat modus baru dalam pemberian TPP ini diketahui setelah pihaknya mengolah aduan yang masuk melalui posko pengaduan yang dibuka sejak tanggal 2 Oktober hingga 3 November. Pengaduan dilakukan melalui SMS, BBM, email, FB dan telepon.
"Dari pengaduan yang diterima hampir sebulan, ada empat modus baru yang muncul dalam masalah penyaluran TPP 2012," kata Retno saat jumpa pers di kantor ICW, Jl Kalibata Timur IVD No. 8 Jakarta Selatan, Selasa (6/11).
Menurut Retno, modus pertama yang muncul adalah guru tidak mendapatkan TPP triwulan kedua karena tidak memenuhi target mengajar 24 jam dalam seminggu. "Bahkan ada ancaman mengembalikan TPP triwulan pertama yang sudah diterima para guru karena target durasi mengajar tersebut tidak tercapai," kata Retno.
Modus kedua adalah TPP untuk guru non PNS bersertifikat dibayar tepat waktu tetapi untuk guru PNS justru terlambat dibayarkan.
Sementara itu modus ketiga, kata Retno, ada diskriminasi cara penyaluran TPP seperti yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Salah satu aduan yang masuk adalah sebanyak 60 guru dan pengawas tidak mengalami keterlambatan TPP karena langsung menerima dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke rekening pribadi guru.
"Sedangkan, ribuan guru lain yang memang pembayarannya melalui pemda belum menerima TPP," tegasnya.
Modus keempat, adalah penerimaan TPP dalam satu provinsi yang waktunya tidak sama. Kasus ini terjadi di Sumatera Utara yaitu di Kabupaten Serdang Bedagai.
"Mereka mendapat TPP pada bulan kedua untuk triwulan pertama, kemudian dibayarkan pada bulan ketiga untuk triwulan kedua dan untuk triwulan ketiga justru malah belum dibayarkan," lanjut Retno.
Berdasarkan pengaduan-pengaduan yang masuk ke FSGI, modus itu mulai dari pencairan yang terlambat, kurang dibayar, pungutan liar, sampai perintah para guru harus mengembalikan TPP.
"Pada bulan September lalu kami sempat menutup posko pengaduan, namun saat posko pengaduan dibuka banyak pengaduan guru-guru," tandasnya. (K-2/Shilma)
Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listyorini mengatakan bahwa empat modus baru dalam pemberian TPP ini diketahui setelah pihaknya mengolah aduan yang masuk melalui posko pengaduan yang dibuka sejak tanggal 2 Oktober hingga 3 November. Pengaduan dilakukan melalui SMS, BBM, email, FB dan telepon.
"Dari pengaduan yang diterima hampir sebulan, ada empat modus baru yang muncul dalam masalah penyaluran TPP 2012," kata Retno saat jumpa pers di kantor ICW, Jl Kalibata Timur IVD No. 8 Jakarta Selatan, Selasa (6/11).
Menurut Retno, modus pertama yang muncul adalah guru tidak mendapatkan TPP triwulan kedua karena tidak memenuhi target mengajar 24 jam dalam seminggu. "Bahkan ada ancaman mengembalikan TPP triwulan pertama yang sudah diterima para guru karena target durasi mengajar tersebut tidak tercapai," kata Retno.
Modus kedua adalah TPP untuk guru non PNS bersertifikat dibayar tepat waktu tetapi untuk guru PNS justru terlambat dibayarkan.
Sementara itu modus ketiga, kata Retno, ada diskriminasi cara penyaluran TPP seperti yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Salah satu aduan yang masuk adalah sebanyak 60 guru dan pengawas tidak mengalami keterlambatan TPP karena langsung menerima dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke rekening pribadi guru.
"Sedangkan, ribuan guru lain yang memang pembayarannya melalui pemda belum menerima TPP," tegasnya.
Modus keempat, adalah penerimaan TPP dalam satu provinsi yang waktunya tidak sama. Kasus ini terjadi di Sumatera Utara yaitu di Kabupaten Serdang Bedagai.
"Mereka mendapat TPP pada bulan kedua untuk triwulan pertama, kemudian dibayarkan pada bulan ketiga untuk triwulan kedua dan untuk triwulan ketiga justru malah belum dibayarkan," lanjut Retno.
Berdasarkan pengaduan-pengaduan yang masuk ke FSGI, modus itu mulai dari pencairan yang terlambat, kurang dibayar, pungutan liar, sampai perintah para guru harus mengembalikan TPP.
"Pada bulan September lalu kami sempat menutup posko pengaduan, namun saat posko pengaduan dibuka banyak pengaduan guru-guru," tandasnya. (K-2/Shilma)
