JAKARTA– Niat baik pemerintah untuk menyalurkan dana tunjangan profesi pendidik (TPP) tepat waktu sepertinya hanya tinggal harapan. TPP guru yang telah disalurkan ke daerah ternyata macet. Padahal, pemerintah pusat telah mengirim dana TPP ke daerah sejak awal bulan April.
TPP guru untuk triwulan pertama tahun 2013 masih belum cair sepenuhnya. Sistem pencairan TPP sendiri tetap menggunakan model rapelan tiga bulanan. TPP untuk Januari, Februari, dan Maret diberikan pada awal april. Akan tetapi, ampai bulan Mei hanya segelintir guru yang sudah menerima TPP.
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ibnu Hamad menyatakan bahwa dana TPP telah dikirim ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. “Sudah sejak awal tahun triwulan dana dikirim”, ujarnya.
Namun, kenyataannya berbeda. Dana tersebut masih belum cair sepenuhnya. Menurut data yang dikemukakan oleh federasi serikat guru Indonesia (FSGI), masih banyak guru-guru didaerah yang masih belum menerima TPP.
Sekretaris Jenderal (sekjen) FSGI Retno Listiarti mengemukakan bahwa TPP guru PNS untuk provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara masih belum cair sama sekali. Sedangkan, untuk TPP Non PNS hanya Jakarta dan Bekasi saja yang sudah cair. “Dari total dana 6,7 Triliun hanya dua daerah itu saja yang sudah menerima”, ungkapnya saat dihubungi Jawa Pos sabtu (11/5).
Bahkan, lanjutnya, di daerah-daerah tersebut tunjangan untuk guru yang belum disertifikasi masih belum cair sama sekali. “Semua itu untuk data TPP seluruh tingkat guru, mulai SD, SMP, dan SMA”, ujarnya.
Pihaknya sangat menyayangkan sikap tidak professional dari Kemendikbud. Menurutnya, hal ini sudah berulang setiap tahun dan masih belum menunjukkan perkembangan yang baik. “Menyalurkan dana bos bermaslah, menyalurkan TPP juga kacau”, tandasnya.
Akan tetapi, Retno juga sedikit memahami akan keterlambatan ini. Retno menganggap hal ini wajar, karena menurutnya Kemendikbud kamarin pasti sedang sibuk mengurusi UN yang kisruh, UKG yang berantakan, dan kurikulum 2013 yang terlalu memaksakan. Dia juga mempertanyakan kompetensi apa yang sebenarnya dikuasai oleh Kemendikbud sehingga semuanya masih kacau. (mia)
TPP guru untuk triwulan pertama tahun 2013 masih belum cair sepenuhnya. Sistem pencairan TPP sendiri tetap menggunakan model rapelan tiga bulanan. TPP untuk Januari, Februari, dan Maret diberikan pada awal april. Akan tetapi, ampai bulan Mei hanya segelintir guru yang sudah menerima TPP.
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ibnu Hamad menyatakan bahwa dana TPP telah dikirim ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. “Sudah sejak awal tahun triwulan dana dikirim”, ujarnya.
Namun, kenyataannya berbeda. Dana tersebut masih belum cair sepenuhnya. Menurut data yang dikemukakan oleh federasi serikat guru Indonesia (FSGI), masih banyak guru-guru didaerah yang masih belum menerima TPP.
Sekretaris Jenderal (sekjen) FSGI Retno Listiarti mengemukakan bahwa TPP guru PNS untuk provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara masih belum cair sama sekali. Sedangkan, untuk TPP Non PNS hanya Jakarta dan Bekasi saja yang sudah cair. “Dari total dana 6,7 Triliun hanya dua daerah itu saja yang sudah menerima”, ungkapnya saat dihubungi Jawa Pos sabtu (11/5).
Bahkan, lanjutnya, di daerah-daerah tersebut tunjangan untuk guru yang belum disertifikasi masih belum cair sama sekali. “Semua itu untuk data TPP seluruh tingkat guru, mulai SD, SMP, dan SMA”, ujarnya.
Pihaknya sangat menyayangkan sikap tidak professional dari Kemendikbud. Menurutnya, hal ini sudah berulang setiap tahun dan masih belum menunjukkan perkembangan yang baik. “Menyalurkan dana bos bermaslah, menyalurkan TPP juga kacau”, tandasnya.
Akan tetapi, Retno juga sedikit memahami akan keterlambatan ini. Retno menganggap hal ini wajar, karena menurutnya Kemendikbud kamarin pasti sedang sibuk mengurusi UN yang kisruh, UKG yang berantakan, dan kurikulum 2013 yang terlalu memaksakan. Dia juga mempertanyakan kompetensi apa yang sebenarnya dikuasai oleh Kemendikbud sehingga semuanya masih kacau. (mia)
